1.317 số bộ dữ liệu tìm thấy

Akumulasi jumlah unit bangunan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan tindakan pemeliharaan atau perawatan pada tahun anggaran berjalan guna...

Persentase Kendaraan di Kabupaten Malinau dan melaksanakan Uji KIR di Kabupaten Malinau

Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Kab.Malinau di peroleh dari Link https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp di peroleh dari situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

ketersediaan sarana akomodasi komersial yang mencakup identitas pengenal (jenis), tingkatan kualitas (kelas), dan kuantitas fisik (jumlah usaha, kamar, dan tempat tidur).

Ketersediaan payung hukum berupa Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan personel atau pakar dari berbagai disiplin ilmu sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk membantu...

Persentase area atau titik rawan gangguan ketertiban umum yang terjangkau oleh kegiatan patroli petugas dibandingkan dengan total area/titik rawan yang telah dipetakan.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung

Mengukur tingkat keterhubungan jaringan transportasi kabupaten/kota

Warung / Kedai Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman untuk umum di tempat tetap (baik bangunan permanen maupun semi-permanen) yang biasanya memiliki fasilitas...

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat

Jumlah pelabuhan yang mendukung konektivitas wilayah, kelancaran arus penumpang dan barang

Jumlah Restoran/Rumah makan

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar

Tingkat pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten/Kota

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang...

Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM

Persentase kejadian kebakaran di wilayah kabupaten/kota yang dapat ditangani sesuai dengan standar teknis (termasuk ketepatan waktu tanggap) oleh instansi pemadam kebakaran.