-
Penerbitan akta perceraian (Akumulatif)
Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
Penerbitan akta perkawinan (Akumulatif)
Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
Cakupan penerbitan akta kelahiran
Perbandingan antara jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran dengan jumlah kelahiran yang dinyatakan dalam persentase -
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau... -
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun
jumlah anak berumur 0 sampai dengan 17 tahun (sebelum 18 tahun) yang telah memiliki kutipan Akta Kelahiran resmi dari Dinas Dukcapil, dibandingkan dengan total jumlah anak pada... -
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
persentase penduduk yang telah memiliki KTP-el dibandingkan dengan jumlah Penduduk Wajib KTP (PWKTP) di suatu wilayah. -
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Database Kependudukan Skala Provinsi adalah kumpulan data kependudukan yang berasal dari hasil pembersihan dan sinkronisasi data (konsolidasi) dari seluruh Kabupaten/Kota di... -
Rasio bayi berakte kelahiran
perbandingan antara jumlah bayi (biasanya usia 0-1 tahun atau 0-12 bulan) yang telah memiliki Akta Kelahiran dengan jumlah seluruh bayi yang lahir hidup pada periode waktu yang... -
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Persentase dari total anggaran domestik yang bersumber dari penerimaan pajak domestik. -
Opini BPK
pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah, berdasarkan empat kriteria: kesesuaian... -
Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewe...
Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif Penanaman Modal merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendorong peningkatan investasi... -
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) da...
Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai jenis dan mutu pelayanan yang telah... -
Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten Malinau
Data dan informasi tentang pengaduan dan konsultasi perizinan dan non perizinan -
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keam...
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji. -
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keua...
pertumbuhan atau kenaikan jumlah entitas (Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah) yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan... -
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosia...
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan... -
Nilai LPPD
Nilai LPPD adalah skor hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Nilai ini... -
Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar
Proses sistematis untuk memastikan produk pertanian (buah, sayur, beras, dll.) aman dari cemaran berbahaya (kimia, biologi, fisik) dari hulu ke hilir (produksi hingga konsumsi). -
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Perbandingan total nilai penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada rentang waktu atau periode tertentu. -
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan...
